Poin 11 dari 18
💡 Artinya apa?
Investasi yang dianggap merugikan negara ternyata menghasilkan dividen sebesar Rp12,7 miliar yang sudah dikembalikan ke perusahaan induk. Artinya dari modal Rp8,1 miliar, negara justru mendapat untung Rp4,5 miliar lebih. Hakim dari tiga tingkat pengadilan tidak pernah mempertimbangkan fakta nyata ini sama sekali dalam putusannya.
Dakwaan (implisit): "...perbuatan Terdakwa mengurangi potensi jumlah deviden yang akan diterima oleh pemerintah daerah dari BUMD PT BSP..." — tidak mempertimbangkan kontribusi dividen nyata yang telah dikembalikan.
PN: menyebut "mengurangi potensi dividen" sebagai bagian kerugian negara. PT: tidak menyebut dividen sama sekali — diabaikan total. Kontradiksi: MA tidak menyebut dividen sama sekali meski mengakui ada "income rutin tahunan" dari sewa lahan.
MA (Hal. 92): tidak menyebutkan dividen dalam pertimbangannya. MA mengakui PT ZES mendapat "income rutin tahunan" dari sewa lahan Rp300 Juta/tahun — namun tetap menetapkan kerugian "total" tanpa kompensasi income.
Apakah Feldiansyah menerima uang dari dana yang dituduhkan?
💡 Dana Rp8,17 miliar adalah investasi resmi perusahaan ke PT ZES, berdasarkan RUPS yang sah. Tidak ada satu transaksi pun yang membuktikan uang itu pindah ke rekening pribadi Feldiansyah. Memaksa seseorang membayar uang yang tidak pernah dia terima adalah kekeliruan nyata hakim.
Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan, dana Rp8,17 M adalah investasi PT BSP ke PT ZES melalui PT BSP ZAPIN berdasarkan RUPS yang sah. Dana tersebut tidak berpindah ke pribadi Feldiansyah. Feldiansyah tidak menerima dan tidak menikmati uang tersebut secara pribadi. Oleh karenanya, pengenaan pidana tambahan uang pengganti kepada pribadi Feldiansyah tidak memenuhi syarat hukum Pasal 18.
Apakah RUPS yang menyetujui laporan keuangan membebaskan tanggung jawab Direksi?
💡 RUPS yang menyetujui laporan keuangan berarti membebaskan pengurus dari segala tanggung jawab atas hal-hal yang sudah dilaporkan. RUPS PT BSP Zapin sudah menyetujui laporan yang mencakup aktivitas PT ZES. Ini adalah pembebasan tanggung jawab resmi dari pemegang saham sendiri.
Ya. RUPS yang menyetujui laporan tahunan Direksi dan Komisaris (Pasal 66–68 UUPT) memberikan acquit et decharge — pembebasan dan pelunasan tanggung jawab atas tindakan yang telah dilaporkan dan disetujui. RUPS PT BSP ZAPIN yang menyetujui laporan keuangan konsolidasi PT ZES (2017, 2018) dan RUPS PT BSP No. 28/2017 yang menyetujui pendirian PT ZES secara kolektif memberikan acquit et decharge kepada seluruh pengurus. Ini adalah bukti hukum korporasi yang paling kuat bahwa tidak ada tindak pidana yang tersembunyi.
Dikuatkan Pakar Independen
1 pakar eksternal dengan argumen yang sama
Prof. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.
Guru Besar FH UI · Mantan Wakil Ketua KPK
Uang Pengganti — Pasal 18 UU Tipikor💡 Mantan Wakil Ketua KPK ini tegas: uang pengganti hanya bisa ditagih ke orang yang benar-benar menerima dan menikmati uang tersebut. Feldiansyah tidak menerima sepeser pun dari dana Rp8,17 M — tagihan UP Rp5,6 miliar tidak punya dasar hukum.